SDK-JSM Realisasikan Janji! Rp50 Miliar per Kabupaten untuk Pembangunan Merata Sulbar

Pemprov Sulbar Perketat Pengawasan, Rp50 Miliar per Kabupaten Harus Tepat Sasaran

Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten

SDK Tegaskan Kerjasama Provinsi-Kabupaten Mutlak, Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten

Langkah Nyata SDK-JSM: Rp50 Miliar per Kabupaten untuk Program Prioritas

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pimpin rapat kordinasi (rakor) bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten se-Sulbar di kantor Gubernur, Kamis 24 April 2025.

Masing-masing kabupaten diminta mempersentasekan program kerjanya untuk tahun 2026. Sebab sejalan dengan visi-misi saat kampanye, ditengah efiensi anggaran, SDK-JSM akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar ke masing-masing kabupaten.

“Kami beranggapan atau mempunyai paradigma bahwa provinsi itu tidak mempunyai wilayah, tapi yang punya wilayah itu kabupaten,” kata Suhardi Duka (SDK) usai memimpin rakor.

Ia mengatakan kerjasama antara provinsi dan kabupaten itu mutlak, apalagi dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur memiliki misi membangun kabupaten secara merata.

“Rancangan kami di tahun 2026 akan kita bisa alokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar setiap kabupaten. Makanya akan ada Musrembang pada tanggal 29 April 2025 mendatang,” tambahnya.

Dengan demikian, sebelum ada musrembang maka dipanggil masing-masing Pemkab untuk rakor.

“Tadi para Bupati sudah menyampaikan dan memasukkan programnya. Semua programnya bagus karena ada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, ketahanan pangan dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Namun, saat tadi ada penganggarannya lebih dari Rp 50 miliar sesuai pagu disiapkan Pemprov Sulbar.

“Itu wajar, karena pada nantinya akan kita diskusikan di Bappeda untuk menyesuaikan. Kita harap PAD kita naik dan biaya transfer dari pusat juga normal,” ujarnya.

Sehingga, tidak sama seperti sebelumnya ada efesiensi anggaran, karena Pemprov Sulbar tidak bisa menganggarkan jika ada efesiensi dari pusat.

“Pasti kita monitoring dan pengawasan nanti penggunaan anggarannya. Karena adanya anggaran itu kita kerjakan provinsi dan ada juga Pemkab usulkan, makanya akan di BKK kan,” tandasnya. (Rls)